Desain Institusional Badan Penghubung Daerah sebagai Liaison Office Pemerintah Daerah yang Fungsional

Abstract

Badan Penghubung Daerah (BPD) berperan penting sebagai perantara antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan fungsi institusional yang terefleksikan dalam dimensi sosial-politik, dan ekonomi namun eksistensi BPD di Jakarta masih belum optimal. BPD seringkali hanya berfokus pada tugas administratif dan memandang sebelah mata peran fasilitator ekonomi serta mitigator kondusivitas social-politik pusat-daerah. Studi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: perkembangan lanskap perekonomian dan sosial politik saat ini serta desain institusional ideal BPD sebagai liaison office yang fungsional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desain institusional BPD yang ideal mencakup stuktur eselonering yang adaptif dan orientasi kelembagaan yang menitikberatkan fungsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan status eselonering, perampingan birokrasi, dan penguatan fungsi dengan penempatan pejabat fungsional yang relevan. Implementasi struktur ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BPD dalam memfasilitasi pembangunan daerah yang lebih merata dan sinergis dengan kebijakan nasional, serta mengatasi berbagai patologi birokrasi yang ada saat ini.