Konsep Negara Modern dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Studi Kritis antara Konsep dan Praktik

Abstract

Konstitusi menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara modern yang mencerminkan bahwa Indonesia salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip modern dalam negara hukum bukan penguasa, pemisahan kekuasaan lembaga negara, demokrasi konstitusional, serta jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, antara konsep dan praktik sering kali tidak mencerminkan negara modern. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini akan mengungkap jaminan konstitusional pada konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat dan implementasi konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konsep negara modern dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif berupa kajian literatur yuridis-normatif dan konseptual. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dalam menemukan kebaruan ilmiah berdasarkan penafsiran hukum dari aspek normatif dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik penyelenggaraan Indonesia secara teoritis sudah termasuk negara modern yang menggunakan konsep rechsstaat dan the rule of law dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional. Namun, dilihat dari praktik jaminan kebebasan berpendapat menurut data BPS yang telah diperbarui pada 10 Juni 2024 mengalami degradasi. Pada tahun 2021 89,66. Tahun 2022 88,51. Dan tahun 2023 87,36. Penelitian ini berimplikasi dalam menjawab disintegrasi antara konsep dan praktik dalam jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia.