Optimalisasi Kewenangan Bawaslu untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu Menuju Pemilu “Demokratis, Unggul dan Maju”

Abstract

Hadirnya regulasi yang memperlemah kedudukan serta kompetensi penyelenggara pemilu adalah awal dari kemunduran pemilu yang demokratis karena secara tidak langsung telah menegasikan keindependenan lembaga Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu sehingga pada akhirnya tidak lagi menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki keindepenan secara murni. Substansi regulasi dalam beberapa ketentuan, seperti perihal Gakkumdu, secara tidak langsung telah mengintervensi Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dengan mendorong keterlibatan-keterlibatan dari lembaga lain. Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan yaitu, “apakah kewenangan Bawaslu telah efektif dalam menegakkan hukum pemilu, bagaimana pengaruh Gakkumdu terhadap lembaga Bawaslu dan penegakan hukum dalam pelanggaran tindak pidana pemilu, seberapa urgen lembaga Bawaslu memiliki Kewenangan penyidikan untuk menangani pelanggaran tindak pidana pemilu serta bagaimana tinjauan yuridis mengenai kemandirian dan keindependenan Bawaslu dalam mengawal pemilu ?”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pentingnya kemandirian dan keindependenan penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berdampak pada hasil pemilu yang terjaga nilai dan kualitasnya. Revisi atas substansi norma-norma pada peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Bawaslu, diperlukan agar Bawaslu dengan kompetensinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, seperti dengan ditetapkannya anggota atau komisioner Bawaslu sebagai penyidik independen dalam menangani tindak pidana pemilu.