Kajian Hukum Pengaturan Kolegium Kedokteran Pasca Berlakunya UU. No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Abstract

Kolegium kedokteran merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengawasan profesi kedokteran di Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan dalam penyusunan standar kompetensi, kurikulum pendidikan kedokteran, dan sertifikasi dokter, keberadaan kolegium selama ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Perubahan kemudian terjadi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit mengatur kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum kolegium kedokteran berdasarkan perbandingan dua undang-undang tersebut serta mengevaluasi implikasi yuridis dari pengaturannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis non-empiris, yang bertumpu pada studi kepustakaan, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU Kesehatan 2023 memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap kolegium, namun masih diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar peran, fungsi, dan hubungan kelembagaannya dengan KKI dapat dijalankan secara efektif dan sesuai prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.